Sedangkangaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 3.044.300 sebelumnya Rp 2.899.500, dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 5.901.200 sebelumnya Rp 5.620.300. Berita ini sudah tayang di kontan berjudul Berikut ini besaran gaji baru yang diterima PNS berdasarkan PP 15/2019.
– Artikel ini ditulis oleh seorang HR Manager berpengalaman 10 tahun dalam bidang pengelolaan SDM. Di dalam artikel ini, Anda akan mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi besaran gaji PNS di Maluku Utara. Di samping itu, Anda juga akan menemukan tips dan trik untuk menghitung gaji PNS secara akurat dan tepat waktu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan informasi penting mengenai gaji PNS di Maluku Utara. Simak artikel berikut untuk mengetahui selengkapnya! Jabatan PNS Sumber bing Jabatan PNS merupakan faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya gaji yang diterima. Setiap jabatan mempunyai gaji pokok dan tunjangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum menghitung gaji PNS, pastikan Anda sudah mengetahui tingkat jabatan PNS tersebut. Penting juga untuk mengetahui kelas jabatan dan golongan PNS, karena hal ini akan mempengaruhi besaran gaji yang diterima. Semakin tinggi kelas dan golongan, maka semakin besar pula gaji yang diterima. Terakhir, pastikan juga Anda mengetahui kualifikasi pendidikan minimal yang dibutuhkan untuk masing-masing jabatan. Hal ini akan mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima oleh PNS tersebut. Masa Kerja Masa kerja atau masa kerja golongan juga mempengaruhi besaran gaji yang diterima. Setiap tahun, PNS akan naik golongan dan mendapatkan kenaikan gaji yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui masa kerja PNS tersebut sebelum menghitung gaji. Perlu diperhatikan bahwa terdapat batas maksimal masa kerja PNS yang mempengaruhi besaran gaji. PNS yang telah mencapai batas maksimal masa kerja tidak akan lagi mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan tambahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masa kerja yang dihitung dalam hitungan hari kerja. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah menghitung dengan tepat untuk mendapatkan gaji yang akurat. Tunjangan Tunjangan merupakan komponen penting dalam perhitungan gaji PNS. Terdapat banyak jenis tunjangan yang diberikan kepada PNS, seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah mengetahui jenis tunjangan yang diterima oleh PNS tersebut. Setiap jenis tunjangan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS. Pastikan juga Anda sudah memeriksa apakah PNS tersebut memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan tersebut. Perlu juga diperhatikan bahwa besaran tunjangan bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti wilayah tempat kerja, jabatan, dan masa kerja. Pastikan Anda sudah memperhitungkan semua faktor tersebut dalam perhitungan gaji PNS. Pajak dan Potongan Perlu diperhatikan bahwa gaji PNS yang diterima tidak bisa langsung diambil seluruhnya, karena terdapat pajak dan potongan yang harus dibayarkan. Pastikan Anda sudah mengetahui besaran pajak dan potongan yang harus dibayarkan. Terdapat beberapa jenis potongan yang dikenakan pada gaji PNS, seperti iuran pensiun, iuran BPJS, dan potongan lainnya. Pastikan Anda sudah memeriksa semua jenis potongan yang harus dibayarkan. Jangan lupa untuk memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Besaran pajak bergantung pada besaran gaji yang diterima serta status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Pastikan Anda sudah menghitung dengan tepat untuk menghindari kesalahan. Itulah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung gaji PNS di Maluku Utara. Pastikan Anda sudah memperhitungkan dan memeriksa dengan seksama setiap faktor di atas untuk mendapatkan gaji PNS yang akurat. Semoga artikel ini berguna bagi Anda yang ingin mempelajari cara menghitung gaji PNS di Maluku Utara. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan
Formulagaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Gaji PNS saat ini didasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Skema penggajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.
Gaji 13 untuk Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara sudah bisa dicairkan dalam minggu pencairan anggaran ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Taufik Jauhar, ketika dikonfirmasi Senin 10 mengemukakan, total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran Gaji 13 itu mencapai senilai Rp 18,8 miliar. Total anggaran Gaji 13 untuk PNS tersebut dicairkan sekaligus.“Pembayaran ini sudah bisa diproses karena petunjuk teknisnya sudah keluar. Jadi dari SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah bisa ajukan permintaan,” sambung Taufik.
PemkabPulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan pencairan gaji ke-13 dan gaji 14 kepada pegawai negeri sipil masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian
Tandaseru - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara mulai membayar gaji 13 Pegawai Negeri Sipil PNS pekan ini. Itu berarti, bulan ini PNS akan menerima dua kali gaji. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPKAD Kepsul Hardiman Teapon saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu 12/8 mengatakan, pembayaran gaji 13 di lingkup Pemda Sula saat ini sudah dalam proses. Karena itu, ia meminta tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah SKPD mengajukan permintaan pencairan ke DPKAD. "Tinggal mereka ajukan permintaan, dananya kita cairkan," terangnya. Anggaran yang disiapkan Pemkab Sula untuk pembayaran gaji 13 tahun ini mencapai Rp 12 miliar. Dana tersebut telah disiapkan pemerintah pusat sebelumnya sehingga dipastikan gaji 13 ASN aman dan tak akan diganggu gugat. "Sula punya itu sekitar Rp12 miliar lebih. Dananya tetap aman. Tidak diganggu-gugat," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan mengenai gaji ke-13 bagi para PNS, Polri, TNI, termasuk pensiunannya. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ke-13 Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non-PNS, dan Pensiun. Dilansir dari Kumparan, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, pencairan gaji ke-13 mulai dilakukan Senin 10/8 kemarin. “Insya Allah Senin cair,” kata Dwi, Sabtu 8/8. Menurut dia, pencairannya akan dilakukan antara satuan kerja satker di kementerian dan lembaga dengan bendahara negara. Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto pun memastikan pada Senin pekan depan para PNS hingga pensiunan sudah bisa mendapatkan gaji ke-13. Gaji tersebut juga akan langsung masuk ke masing-masing rekening penerima. Berdasarkan PP 44/2020, besaran gaji ke-13 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020. Gaji ke-13 akan diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan. Untuk PNS, hanya eselon III ke bawah yang akan menerima gaji ke-13. Pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku bagi pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya. Gaji ke-13 tahun 2020 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini sebesar Rp 28,5 triliun. Sebanyak Rp 14,6 triliun berasal dari APBN untuk PNS dan pensiunan di kementerian dan lembaga pusat dan Rp 13,89 dari APBD untuk PNS dan pensiun di pemda. Anggaran dari APBN tersebut paling banyak untuk pembayaran gaji ke-13 pensiun, sebesar Rp 7,86 triliun. Sementara anggaran gaji ke-13 untuk PNS aktif sebesar Rp 6,73 triliun.
Seluruhpegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Maluku Utara (Malut), mulai Selasa ini, telah menerima proses pembayaran tunjangan Hari raya (THR)
- Belakangan Pegawai Negeri Sipil PNS dihebohkan dengan rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Namun, selain gaji PNS naik, juga ada wacana penghapusan tunjangan kinerja tukin. Konon, tukin PNS akan digantikan dengan sistem gaji tunggal single salary. Lantas, apa yang dimaksud single salary? Pemberlakuan single salary ini diambil karena range selisih gaji pokok PNS ataran golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh. Saat ini, gaji pokok PNS berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Wacana single salary ini juga telah dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2019. Baca juga Kenaikan Gaji PNS Berapa Persen? Gaji PNS 2024 Naik Golongan I, III, III, IV, Perubahan Sistem Tukin Menurut bendahara negara itu, sistem gaji tunggal harus dievaluasi terlebih dahulu. Tujuannya, agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Selain itu, sisten ini akan diterapkan secara bertahap. "Kemampuan keuangan negara bergantung pada kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara," ungkap Sri Mulyani waktu itu. "Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara bertahap," sambungnya. Sistem single salary untuk penggajian PNS ini kembali diutarakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko baru-baru ini. Bogat membeberkan hal itu setelah melaksanakan FGD dengan Pengusaha Rancangan Awal RPJP 2024 hingga 2045.
TERNATE Pencairan Tunjagan Hari Raya (THR) Gaji PNS/TNI/POLRI tahun 2022 Provinsi Maluku Utara, sudah dilakukan pada pekan lalu tanggal 18 April 2022, Senin (25/04/22).. Menurut data yang dimiliki oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara per 25 April 2022 untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mencapai 100 persen.
REDAKSIPiminan Redaksi Risno RasaiRedaktur Ong, Jhofy, UlenBiro Sofifi OngBiro Ternate ValinBiro Morotai Maulut Ube RasaiBiro Halbar ChemBiro Sula Darwin TeaponBiro Taliabu Asrul RamliPimpinan Umum Jhofy© Copyright - redaksiaspirasimalut Genlet Multimedia Merdeka
SOFIFI(kalesang) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) boleh bergembira, karena sebentar lagi gaji ke-13 akan cair. "Permintaan gaji ke-13 PNS itu berada di masing-masing dinas, dan kalau telah ada permintaan maka berarti sudah diproses.
Ternate Antara Maluku - Para pegawai negeri sipil di sejumlah kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara menuntut dicairkannya gaji 13 tahun 2012 yang hingga kini belum mereka pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemkab Halmahera Selatan Halsel bernama Wiwin, di Ternate, Rabu, mengatakan sebagian PNS di Provinsi Maluku Utara Malut belum menerima gaji 13."Kami sampai sekarang belum menerima gaji 13, padahal sebagian rekan kami di sejumlah kabupaten maupun kota di Malut telah menerimanya," mengatakan, sebelumnya pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPKAD Kabupaten Halsel telah menjanjikan, dalam pekan ini gaji 13 akan menurutnya, janji tersebut belum bisa terealisasi, buktinya hingga akhir pekan ini dia belum mendapatkan gaji 13 yang telah dijanjikan DPPKAD Halsel, Helmi Surya Botituhe, ketika dikonfirmasi menjelaskan, gaji 13 untuk PNS Kabupaten Halsel bakal dicairkan dalam waktu dekat, akan tetapi, belum dipastikan kapan anggaran untuk mencairkan gaji 13 untuk 5000 PNS di Kabupaten Halsel sebesar kurang lebih Rp13 pula, setiap bulan Pemkab Halsel mencairkan dana untuk gaji PNS sebesar Rp12 milyar, namun untuk gaji 13 dianggarkan sebesar Rp 13 milyar. Adapun keterlambatan pembayaran dikarenakan saat ini masih ada pembayaran dana Alokasi Dana Desa ADD untuk triwulan II sebesar Rp3,5 itu, Kepala DPKAD Pemerintah Kota Pemkot Ternati, Tauhid Soleman, mengungkapkan, PNS di Kota Ternate juga untuk saat ini belum menerima gaji keterlambatan pembayaran gaji 13 itu karena adanya akumulasi dari simpanan dana DAU setiap bulannya, sehingga saat ini belum mencukupi untuk membayar gaji bagi PNS."Total dana untuk pembayaran gaji 13 bagi PNS di Pemkot Ternate berjumlah Rp19 miliar, sehingga para PNS diminta bersabar. Jika Juli belum dibayar, maka dipastikan hak PNS untuk memperoleh gaji 13 akan dituntaskan pada awal Agustus nanti," demikian Tauhid Soleman.
GajiPNS Sumatera Utara & Gaji PPPK Sumatera Utara 2021. Pada dasarnya, gaji dari setiap PNS di Indonesia menggunakan aturan yang sama berdasarkan golongan yang diatur dalam PP Nomor 15 tahun 2019. Akan tetapi, take home pay yang pegawai terima di masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Alesannya, karena adanya beberapa tunjangan yang
A disparidade entre o topo e a base é gritante O novo salário mínimo do auxiliar 7,528 não chega a um porcento do salário de PR Em Setembro de 2021, o Conselho de Ministros aprovou a Tabela Salarial Única aplicável aos servidores públicos, incluindo os titulares ou membros de órgãos públicos, a nível dos poderes Legislativo, Executivo e Judicial, bem como das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. A Lei 5/2022, foi promulgada e publicada em BR, esta segunda-feira, 14 de Fevereiro. Entre as alterações houve aumento do salário do Presidente da República em mais de 100%, passando dos actuais 400 mil para 800 mil meticais que levará à mesa da sua família. Em contra-partida, o salário de um auxiliar, que é uma espécie de salário mínimo da função pública é de 7 528,00 meticais, que é cerca de porcento, ou seja, menos de 1 porcento do salário do Presidente Nyusi. Em setembro deste ano, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de aumento salarial para os dirigentes superiores do Estado com destaque para o Presidente da República, Primeiro – Mi[1]nistro, Procurador – Geral da República Ministros, Governadores, Administradores, entre outros. Com aprovação da proposta de aumento salarial, o Presidente da República, Filipe Nyusi, auto proclamado empregado do povo, que actualmente recebe um salário base de 205 mil meticais, passará a receber 400 mil meticais de salário base, mais 400 mil de subsídio de representação, levando para a mesa da sua família um total de 800 mil meticais cada mês. A proposta será submetida à aprovação da Assembleia da República. Na segunda escala estão o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário; a presidente da Assembleia da República, Esperança Bias; a procuradora Geral da República, Governo esconde-se atrás de equações para não revelar salário duplicado do PR Beatriz Buchili; a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro; o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga e a presidente do Tribunal Administrativo, Lúcia Maximiano, que actualmente, sem incluir outras regalias, recebem meticais de salário base, passarão a auferir, segundo a proposta 300 mil meticais de salário base cada e mais 150 mil de subsídio de representação, totalizando 450 mil meticais por mês, representando um aumento de 75 porcento. Abaixo deste escalão estão os ministros, reitores, vice- -presidente da Assembleia da República, director-geral do SISE, chefe da Casa Militar que actualmente recebem 137 mil e propõem um aumento de 60 porcento, passando a auferir 180 mil de salário base, mais 90 mil de subsídio de representação, totalizando um bolo final de 270 mil, contra os actuais 182 mil meticais. A tabela vai afunilando até chegar ao escalão mais baixo da função pública que é de auxiliar, que recebem cerca de 7 528,00 meticais, que é cerca de porcento, ou seja, menos de 1 porcento do salário do Presidente Nyusi. Quando a tabela vazou em Setembro de 2021, houve uma indignação pública e o governo, através do ministro Maleane correu para desmentir, no entanto nunca apresentou uma outra tabela. Tudo que o ministro disse foi que o encargo seria de 19 biliõesde meticais. Como que a temer nova onda de indignação, nesta segunda-feira, 14 de Fevereiro, o Presidente da República promulgou a Lei, mas em vez de números que sempre trazem barulho, colocou equações, o que é encarado como uma estratégia de ocultação do verdadeiro salário dos titulares de órgãos públicos. “O Presidente da República aufere um vencimento mensal de mais 100 por cento do nívelsalarial 21A, acrescido de um subsídio de representação equivalente a 40 por cento do respectivo vencimento”, lê-se no Boletim da República.
Yoz9G. p1ly6sckl8.pages.dev/301p1ly6sckl8.pages.dev/383p1ly6sckl8.pages.dev/15p1ly6sckl8.pages.dev/165p1ly6sckl8.pages.dev/336p1ly6sckl8.pages.dev/92p1ly6sckl8.pages.dev/302p1ly6sckl8.pages.dev/375p1ly6sckl8.pages.dev/180
gaji pns maluku utara